Pemerintah India kewalahan menangani persoalan para pencari kerja. Sebabnya, terdapat 75.000 orang yang mengajukan lamaran untuk pekerjaan kasar seperti pemetik teh. Padahal sebagian dari pelamar adalah para sarjana lulusan perguruan tinggi.
Direktorat Ekonomi dan Statistik Pemerintah Negara Bagian Chhattisgarh kebingungan menangani banyaknya surat lamaran yang ada. Dari sekian banyak lamaran, hanya 30 pelamar yang berminat menjadi tentara, sementara sisanya berminat pada pekerjaan kasar dengan upah 14.000 rupee, setara Rp2,9 juta.
Kepala Direktorat Amitabh Panda mengatakan dia telah membatalkan ujian penerimaan setelah menerima 75.000 lamaran online dan 5.000 lamaran langsung. Dalam angka tersebut, ada sejumlah teknisi unggul dan lulusan manajemen.
"Ini nyata. Kami hanya butuh 2.000 hingga 3.000 orang," kata Panda.
Bekerja di bawah naungan birokrasi menjadi pilihan yang banyak diminati warga India ketimbang bekerja di sektor swasta. Pekerjaan pemerintah, meski yang paling kasar dengan bayaran paling rendah tetap menjadi pilihan utama.
Bahkan, untuk bisa mendapatkan pekerjaan sebagai pemetik teh yang digaji pemerintah saja banyak yang rela mengeluarkan uang. Alhasil, praktik suap semakin menjadi-jadi di negara itu.
Sosiolog Universitas Jamia Millia Islamia di New Delhi Zubair Meenai mengatakan menjadi birokrat, meski rendahan, masih menjadi impian sebagian besar masyarakat India. Sebab, birokrat dianggap memiliki strata sosial lebih tinggi ketimbang profesi lainnya.
"Tidak peduli orang dibayar satu juta rupee pada perusahaan swasta, pegawai pemerintah tetap saja mendapat penghormatan lebih banyak dan status sosial yang lebih tinggi," ungkap dia.
Lebih lanjut, Zubair mengatakan meski ekonomi India telah berubah, hal itu tidak serta merta membawa perubahan dalam cara pandang masyarakat. "Perubahan ekonomi belum sepenuhnya terserap, masyarakat tetap memandang adanya resiko jika bekerja di sektor swasta, salah satunya pemutusan hubungan kerja," kata dia.
0 komentar:
Posting Komentar